MAKASSAR||Legion-news.com Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah melaunching tim Detector Makassar Recover, Satuan tugas (Satgas) Detector dibentuk di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Danny mengatakan, “Tim detector ini salah satu upaya untuk memonitoring seluruh perkembangan kesehatan masyarakat untuk mengantisipasi lonjakan covid-19.
“Ini merupakan langkah kita terhadap lonjakan gelombang ketiga covid-19. Satuan tugas detektor ini terdiri atas relawan, tenaga kesehatan dan dokter,” kata Danny di akun Instagramnya beberapa waktu lalu dan viral hingga saat ini karena pernyataannya yang kontroversi dan menyebabkan banyak pihak menyesalkan hal tersebut.
Ahmad Rahmat selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, menanggapi hal tersebut.
Menurut Rahmat, “Kegiatan ini dinilai sangat tidak efektif dalam penanganan penularan covid-19, dikarenakan dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil temuan di lapangan mereka yang dimaksud tim detektor itu sama sekali tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti berkerumun sehabis interaksi fisik dengan warga yg satu, ketemu lagi dengan warga lainnya yang lebih berpotensi akan menularkan virus. Belum lagi sarung tangan yang diganti/cuci tangan dan sama sekali tim tidak memperlihatkan bukti swab PCR atau vaksin dari tim detector sebagai jaminan aman dari virus covid 19. Pertanyaan dari warga ini yang kemudian dianggap oleh Walikota Makassar sebagai penolakan, padahal Niat baik itu juga perlu diselenggarakan dengan tata cara yang benar dan mengikuti kaidah medis yang tepat jangan sampai maksud kita baik malah berimbas buruk bagi mereka”.Ujarnya
Lebih lanjut, Adapun harapan dari Sekjend DEMA UINAM yakni ” Wali kota Makassar perlu mengevaluasi program detector agar lonjakan covid-19 bisa teratasi dengan baik, selain itu pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kiranya dilakukan dengan cara-cara persuasif tanpa adanya tindakan represif. Mengingat pada masa pandemi ini yang serba sulit hampir diseluruh sektor utamanya pada perekonomian”.
Ahmad Rahmat juga menyesalkan adanya ucapan bernada ancaman yang dilontarkan oleh Danny Pamanto yang beredar di media, _”Janganko menyesal kalau tidak bisa urus apa-apa di kantor pemerintah kota kalau tidak ada barcodenya”_ , kata Danny.
“Sebagai pemimpin atau orang nomor satu di kota makassar, sikap Danny ini sudah tidak memperlihatkan karakter pemimpin yang seharusnya menjadi pelayan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, ucapnya.
Danny Pomanto itu dipilih oleh rakyat, tidak boleh ada diskriminasi, tebang pilih dalam melayani masyarakat, apalagi dengan memperlihatkan sikap arogan dan menyerukan kalimat penyesalan bagi warga kota makassar yang tidak mau didata tidak akan dilayani di pemerintah kota apabila tidak dapat menunjukkan barcode sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Namanya juga pemerintah kota maka dalam hal ini walikota Makassar sebagai pemimpin kami sudah sepatutnya dan menjadi kewajibannya untuk melayani masyarakat, karena anda dipilih oleh rakyat bukan malah mengancam masyarakat. Tutupnya. (**)
 Detector dibentuk di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).){kind=link}