JAKARTA||Legion-news.com Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, secara virtual pada Kamis, 27 Mei 2021.
Presiden menegaskan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) utk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Pertama, Presiden meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah dan juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
Kedua, Presiden menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
Pengawalan BPKP dan APIP thd perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yg direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas & bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.
Adapun yang ketiga, Presiden menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.
Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
Mengakhiri arahannya, Presiden mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan. (Lnj)
