JAKARTA||Legion-news.com Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendukung PT Pertamina mengeluarkan kartu subsidi untuk penyaluran gas elpiji PSO (subsidi) agar tepat sasaran. Dirinya melihat keberadaan gas elpiji di masyarakat kini seperti pepatah “laris manis tanjung kimpul, habis manis duit kumpul”.
“Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, pak Mas’ud (Direktur Pemasaran Retail Pertamina) pernah mengeluarkan kartu subsidi ya? Nah ini menurut saya sangat bagus pak. Jadi, yang menerima subsidi elpiji PSO 3 kg ini harus memiliki kartu,” ucap Gunhar dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama direksi PT Pertamina, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Gunhar menilai penyaluran elpiji 3 kg yang harusnya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti masyarakat miskin. Namun dirinya menemukan di Sumatera Selatan yang merupakan dapilnya, persoalan elpiji subsudi ini bukan lagi tentang harga, melainkan barang yang dikomersilkan.
“Pak Mas’ud, pengguna elpiji PSO (subsidi) 3 kg ini kalau di dapil saya, rata-rata seluruh penduduk desa jadi penyaluran subsidi LPG PSO 3 kg ini, dari agen ke pangkalan terus ke pengecer, itu laris manis tanjung kimpul, habis manis duit kumpul. Bukan lagi persoalan harga yang di sini saya baca sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 itu ada gap Rp5.368 per kg,” terang politisi dapil Sumatera Selatan II itu.
Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji subsidi yang seharusnya berkisar Rp17 ribu melambung hingga Rp25 ribu di dapilnya. Hal itu mengindikasikan bahwa permasalahan gas tabung ini bukan lagi tentang harga, melainkan dalam penyaluran barang tersebut yang masih belum tepat sasaran.
“Pak Mas’ud, pengguna elpiji PSO (subsidi) 3 kg ini kalau di dapil saya, rata-rata seluruh penduduk desa jadi penyaluran subsidi LPG PSO 3 kg ini, dari agen ke pangkalan terus ke pengecer, itu laris manis tanjung kimpul, habis manis duit kumpul. Bukan lagi persoalan harga yang di sini saya baca sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 itu ada gap Rp5.368 per kg,” terang politisi dapil Sumatera Selatan II itu.
Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji subsidi yang seharusnya berkisar Rp17 ribu melambung hingga Rp25 ribu di dapilnya. Hal itu mengindikasikan bahwa permasalahan gas tabung ini bukan lagi tentang harga, melainkan dalam penyaluran barang tersebut yang masih belum tepat sasaran.
Lebih lanjut, penyaluran yang belum tepat sasaran tersebut disebabkan regulasi terkait penyaluran gas masih belum jelas, seperti belum ada kejelasan untuk penghitungan kuota di tiap kabupatennya dan minimnya marketing operational gas subsidi. Selain itu, ditemukan pula proses pendaftaran penyalur yang dilakukan secara online seringkali mengalami down dan berujung kegagalan dalam mendaftar.
Gunhar menambahkan, penggunaan tabung gas 3 kg tersebut saat ini sudah menjadi primadona, di mana gas subsidi ini tidak hanya digunakan para pelaku UKM, melainkan juga di berbagai rumah makan besar. Maka dari itu, dirinya berharap rencana penggunaan kartu subsidi tersebut dapat direalisasikan secara menyeluruh. “Sekali lagi ya, Pak Mas’ud, kalau dilaksanakan kartu penerima subsidi elpiji PSO 3 kg menyeluruh, nah ini sama dengan kartunya Pak Jokowi, itu lebih tepat seperti itu,” pungkasnya. (**)
 agar tepat sasaran. Dirinya melihat keberadaan gas elpiji di masyarakat kini seperti pepatah “laris manis tanjung kimpul, habis manis duit kumpul”.){kind=link}