JAKARTA, Legion News – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, partainya siap mengusung kader terbaiknya untuk maju di Pilkada 2020, dan lebih mengutamakan kader partai, untuk terpilih menjadi pimpinan, seperti Gubernur, bupati dan Walikota.
Hal itu dikatakan Airlangga ketika menggelar halal bi halal virtual bersama pemimpin redaksi media massa.
“Partai Golkar harus bekerja keras, saling membantu agar kader Partai Golkar dan (calon) yang diusung Partai Golkar memenangkan pertarungan pilkada tersebut,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (4/6/2020).
Ia juga menambahkan, dalam Pilkada 2020 nanti, partai berlambang pohon beringin itu akan beradaptasi politik dengan strategi micro campaign. “Oleh karena itu sangat penting bagi Partai Golkar untuk bekerja sama dengan media,” sambungnya.
Selain soal Pilkada, Menko Perekonomian itu juga membicarakan soal kesiapan Pemerintah RI yang akan menerapkan kebijakan normal baru atau new normal. Ia menekankan, jika pemerintah tidak akan mencabut kebijakan PSBB, karena kebijakan itu akan terus berlaku, jika status pandemik Covid-19 tidak dicabut oleh WHO.
“Ini merupakan langkah strategis yang merupakan rekomendasi WHO, dan sudah diberlakukan di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlanjutan pembangunan, terutama di bidang sosial ekonomi, yang berjalan dengan protokol yang sudah disiapkan,” sambungnya.
Kata dia, di beberapa kawasan industri di Jababeka dan Cikarang, tergolong aman dari pandemik. Kegiatan industri di sana dengan protokol kesehatan ketat memungkinkan untuk dilakukan.
“Sektor-sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan untuk beroperasi kembali, tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan,” tuturnya.
Menurut Airlangga, kebijakan new normal untuk me-restart kegiatan sosial ekonomi di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja. Apalagi juga disusul dengan demand shock, yang berakibat pada supply shock.
“Indonesia tidak ingin seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Di AS banyak paket bantuan dan kebijakan diberikan oleh negara kepada sektor bisnis dan masyarakat, tetapi kebijakan itu justru sulit diterima oleh sektor ekonominya. Sektor bisnis di AS, lebih memilih untuk melakukan PHK, dibandingkan mengambil paket bantuan yang disiapkan oleh pemerintahnya,” pungkasnya.
(sumber: kabar Golkar.com)
