LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Sejumlah guru mendatangi kantor balaikota Makassar pekan lalu. Mereka menagih tunjangan sertifikasi yang menunggak 6 bulan menuntut agar pemerintah segera membayar.
Untuk diketahui di kota Makassar, Sebanyak 278 guru SD maupun SMP dilaporkan belum menerima sertifikasi pada 2024 lalu.
Kepada media, Ketua Aliansi Guru Sertifikasi Makassar, Wajar Natsier dg Sanggu menuntut agar wali kota Makassar turun tangan menyelesaikan tunggakan tunjangan sertifikasi guru yang tidak terbayarkan sejak bulan Juli sampai Desember 2024.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau ‘Danny Pomanto’ mengatakan dirinya telah menanyakan hal itu kepada Plt kepala dinas (Kadis) pendidikan kota.
“Tadi saya minta keterangannya ibu kadis. Jadi kemungkinan salah input 200 sekian guru,” ujar Danny kepada media di Makassar.
Diungkapkannya dari 10.000 guru banyak telah menerima tunjangan sertifikasi guru.
“Buktinya yang lain terbayarkan. Artinya kan aneh, lebih banyak yang terbayarkan daripada yang tidak terbayarkan,” kata pemilik akronim DP itu. Ahad (16/2).
“Sedikit sekali itu 200 dari 10.000 guru,” ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Andi Ardiansyah Yusran kepada media mengatakan, pihaknya tak bisa melakukan pembayaran secara serta-merta.
Dikatakannya, Setiap anggaran yang dikeluarkan harus melalui mekanisme atau prosedur yang berlaku.
“Untuk menggunakan anggaran negara itu ada alur-alur yang harus dilakukan,” ucap Ardiansyah. Rabu (12/2/2025).
“Tentu dengan tuntutan teman-teman ini untuk segera dicairkan. Kami juga maunya seperti itu,” katanya menambahkan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terlambat menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada 278 guru di Makassar.
Hal ini disebabkan oleh masalah validasi data mereka. Sementara penginputan data dilakukan oleh masing-masing guru, langsung ke pusat, dan tunjangan sertifikasi hanya akan cair setelah SK diterbitkan. Kemudian Kementerian Keuangan akan segera membayarkan. (*)
